PATI – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati, Bambang Susilo, menegaskan bahwa anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pati sejatinya sudah tersedia. Bahkan, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Pati sebelumnya telah menyepakati skema pinjaman daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan tersebut.
Meski demikian, hingga saat ini pelaksanaan proyek infrastruktur belum juga dimulai. Bambang menyebut hal itu dikarenakan masih menunggu pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Alasan menunggu pendampingan dari KPK karena sebelumnya ada beberapa proyek yang bermasalah, sehingga perlu kehati-hatian,” ujar Bambang.
Ia mencontohkan sejumlah proyek yang menjadi sorotan, seperti pembangunan jembatan di Desa Pelemgede, Kecamatan Pucakwangi, yang mengalami kerusakan meski belum lama selesai dikerjakan. Selain itu, proyek talud di Kecamatan Dukuhseti juga dilaporkan banyak mengalami kerusakan.
Tak hanya itu, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar), sejumlah anggota DPRD juga mengeluhkan kualitas proyek pengaspalan jalan yang dinilai buruk.
“Bahkan ada pengaspalan yang belum sampai satu minggu sudah mengelupas. Ini menunjukkan ada yang tidak beres dalam pelaksanaannya,” tegasnya.
Bambang mengungkapkan, saat ini pimpinan DPRD bersama Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, masih menunggu kejelasan pendampingan dari KPK sebelum proyek-proyek tersebut dijalankan.
Ia juga memastikan bahwa proses lelang nantinya akan dilakukan secara terbuka dan transparan, tanpa praktik penunjukan langsung.
“Yang jelas, prosesnya tidak asal tunjuk. Ini bukan bagi-bagi proyek, semuanya harus sesuai aturan,” tandas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Lebih lanjut, Bambang menambahkan bahwa pemerintah daerah saat ini tetap fokus pada tiga sektor prioritas, yakni pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ia berharap, dengan pemenuhan ketiga sektor tersebut, kondisi Kabupaten Pati dapat semakin kondusif dan berkembang.
(ADV)
