PATI, suarakabar.co.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pati menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2026 di Gedung DPRD Kabupaten Pati.
Pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan dibacakan langsung oleh anggota DPRD Pati, Kastomo.
“Setelah Fraksi PDI Perjuangan mencermati dan mengikuti pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dapat menerima dan menyetujui Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujar Kastomo.
Menurut Kastomo, persetujuan tersebut tetap disertai penekanan agar pelaksanaan Perubahan APBD 2026 berpedoman pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.
Ia menilai, anggaran yang telah disiapkan pemerintah daerah harus mampu memberikan dampak nyata terhadap pembangunan, perekonomian, kesejahteraan, serta kemajuan masyarakat Kabupaten Pati.
“Anggaran yang tersedia dan akan ditetapkan harus berdampak baik secara signifikan kepada kondisi pembangunan di segala bidang, perekonomian, kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Kabupaten Pati,” tegasnya.
Meski memberikan persetujuan, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan empat catatan penting yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pati.
Pertama, Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada Plt. Bupati Pati yang dinilai telah memberikan respons cepat ketika terjadi persoalan di tengah masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
Menurut fraksi tersebut, respons cepat kepala daerah perlu diikuti oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan stakeholder terkait agar penyelesaian persoalan masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
Kedua, pemerintah daerah diminta tetap fokus memperkuat pendapatan daerah sekaligus mempercepat realisasi anggaran.
Langkah tersebut dinilai penting agar program pembangunan yang telah direncanakan tidak mengalami hambatan akibat lambatnya pelaksanaan anggaran.
Ketiga, aspek mitigasi dan tanggap bencana harus tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Hal ini mengingat Kabupaten Pati memiliki sejumlah wilayah yang rawan mengalami bencana, khususnya banjir dan kekeringan.
Fraksi PDI Perjuangan menilai kesiapsiagaan pemerintah perlu terus diperkuat, baik dari sisi pencegahan maupun penanganan ketika bencana terjadi.
Keempat, Pemerintah Kabupaten Pati diminta tidak anti terhadap kritik dan tetap terbuka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Keterbukaan tersebut terutama berkaitan dengan informasi pelayanan publik maupun perkembangan berbagai program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Sebagai kewajiban dan pertanggungjawaban kami kepada masyarakat Kabupaten Pati, Fraksi PDI Perjuangan akan tetap konsisten melakukan pengawasan dan terjun langsung ke masyarakat,” pungkas Kastomo.
Dengan disampaikannya pendapat akhir tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan persetujuannya terhadap Raperda Perubahan APBD 2026 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan tetap menekankan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan program pembangunan di Kabupaten Pati.
(ADV)
