PATI, suarakabar.co.id – DPRD Kabupaten Pati mulai mendorong penguatan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu melalui persetujuan prakarsa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. Langkah tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam rapat paripurna DPRD Pati, Senin (14/9/2026).
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menjelaskan bahwa rapat paripurna tersebut memuat dua agenda utama. Selain penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026 oleh Plt Bupati Pati, forum itu juga membahas prakarsa regulasi bantuan hukum yang diusulkan Komisi A DPRD Pati.
“Agenda pertama penyampaian nota keuangan APBD Perubahan 2026 oleh Plt Bupati Pati. Kemudian agenda kedua adalah persetujuan prakarsa Raperda Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin Kabupaten Pati yang diinisiasi Komisi A,” ujar Ali.
Menurutnya, regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat kurang mampu terhadap layanan dan pendampingan hukum.
Persoalan biaya selama proses hukum dinilai dapat menjadi kendala bagi warga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pati mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 105,27 ribu orang atau 8,24 persen dari total penduduk. Angka tersebut menurun dibandingkan 9,17 persen pada 2024, tetapi masih menunjukkan besarnya kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian dalam pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk akses terhadap keadilan.
Pada Maret 2025, garis kemiskinan Kabupaten Pati juga tercatat sebesar Rp598.600 per kapita per bulan. Kondisi tersebut menjadi salah satu gambaran pentingnya kebijakan yang mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.
Ali menuturkan, persetujuan prakarsa Raperda tersebut mendapat dukungan dari seluruh fraksi di DPRD Pati. Dukungan itu diharapkan menjadi modal untuk melanjutkan pembahasan hingga regulasi tersebut dapat ditetapkan.
“Prakarsa ini sudah mendapatkan persetujuan. Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Pati juga menyatakan agar pembahasannya segera ditindaklanjuti,” katanya.
Tahapan berikutnya akan diarahkan pada pembahasan materi Raperda agar substansi aturan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat dilaksanakan secara efektif.
DPRD Pati berharap keberadaan regulasi bantuan hukum nantinya mampu memberikan kepastian mengenai mekanisme pemberian bantuan, pihak yang berhak menerima, serta pelaksanaan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin.
Dengan demikian, keterbatasan ekonomi diharapkan tidak menjadi penghalang bagi warga untuk memperoleh perlindungan dan memperjuangkan haknya di hadapan hukum.
(ADV)













