DPRD Pati Kaji Skema Penghargaan bagi Honorer APBD 2005

  • Bagikan
banner 468x60

PATI, – DPRD Kabupaten Pati berupaya mencari solusi bagi tenaga honorer APBD 2005 yang hingga kini masih mengabdikan diri dalam pelayanan kepada masyarakat. Salah satu opsi yang menjadi perhatian adalah pemberian insentif atau bentuk apresiasi lain yang memungkinkan untuk diterapkan sesuai regulasi.

Ketua Komisi A DPRD Pati, Narso, menyampaikan bahwa masa pengabdian para tenaga honorer yang telah mencapai sekitar 21 tahun patut menjadi pertimbangan dalam pembahasan kebijakan. Meski demikian, langkah yang diambil harus melalui kajian agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Narso, bentuk penghargaan bagi tenaga honorer belum ditentukan secara pasti. Opsi berupa insentif, tunjangan, maupun skema lainnya masih perlu dibicarakan bersama pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Prinsipnya, kita ingin mencari jalan keluar yang memungkinkan. Bentuknya bisa dibahas bersama, tetapi harus dipastikan terlebih dahulu bahwa kebijakan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas,” ungkap Narso.

Ia menegaskan, pembahasan tidak boleh hanya berorientasi pada keinginan memberikan penghargaan, tetapi juga harus memperhatikan aspek legalitas dan kemampuan keuangan daerah. Kedua hal tersebut dinilai menjadi dasar penting agar kebijakan yang dihasilkan dapat direalisasikan.

Narso mengingatkan bahwa setiap rencana pemberian tambahan penghasilan perlu dihitung secara cermat. Dengan begitu, kebijakan yang disepakati nantinya tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaannya.

“Semua harus diperhitungkan, mulai dari aturan yang memperbolehkan hingga kemampuan APBD. Kita tidak ingin membuat keputusan yang ternyata sulit dilaksanakan karena terbentur regulasi atau anggaran,” jelasnya.

Lebih lanjut, Komisi A akan menindaklanjuti aspirasi Forum Tenaga Honorer APBD 2005 melalui pembahasan bersama pihak-pihak terkait. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan sejumlah alternatif yang realistis sekaligus memberikan kepastian mengenai kemungkinan bentuk apresiasi bagi para tenaga honorer.

Narso berharap proses pembahasan tersebut dapat menemukan solusi yang tidak berhenti pada wacana. Menurutnya, penghargaan terhadap masa pengabdian perlu diupayakan melalui kebijakan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami ingin ada solusi yang nyata, bukan sekadar janji. Karena itu, landasan hukum dan kemampuan anggaran harus menjadi pertimbangan utama sebelum menentukan kebijakan,” pungkasnya.

(ADV)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *