Bambang Susilo Minta Penilaian BPHTB Transparan dan Berikan Kepastian bagi Warga

  • Bagikan
banner 468x60

PATI, suarakabar.co.id – Kejelasan mekanisme penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi perhatian DPRD Kabupaten Pati. Masyarakat dinilai perlu memperoleh informasi yang transparan mengenai dasar penetapan pajak agar tidak menimbulkan kebingungan saat melakukan transaksi tanah maupun bangunan.

Wakil Ketua II DPRD Pati, Bambang Susilo, menyampaikan hal tersebut setelah menerima audiensi organisasi masyarakat Gerakan Jalan Lurus (GJL) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pati, Selasa (1/9/2026).

Dalam pertemuan itu, GJL menyampaikan sejumlah masukan terkait sistem penilaian transaksi BPHTB. Mereka berharap pemerintah daerah menyediakan mekanisme yang mudah dipahami sehingga wajib pajak dapat mengetahui dasar perhitungan serta besaran kewajiban yang harus dipenuhi.

Bambang menilai, kepastian informasi merupakan bagian penting dari pelayanan publik, terutama dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan daerah. Menurutnya, masyarakat harus mendapatkan penjelasan sejak awal mengenai komponen yang menjadi dasar penentuan nilai pajak.

“Ketika masyarakat melakukan transaksi, mereka harus bisa mengetahui secara jelas bagaimana nilai pajaknya ditentukan. Jangan sampai masyarakat baru mengetahui besarannya setelah proses berjalan,” ujar Bambang.

Ia menambahkan, keterbukaan dalam proses penilaian dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, penjelasan yang memadai juga diperlukan untuk meminimalkan perbedaan pemahaman antara wajib pajak dan petugas di lapangan.

Bambang turut menyoroti pentingnya penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 secara konsisten. Ia berharap ketentuan yang telah ditetapkan dapat dijalankan dengan pemahaman yang sama, sehingga masyarakat memperoleh perlakuan yang jelas dan adil.

“Regulasinya sudah ada. Tinggal bagaimana pelaksanaannya bisa memberikan kepastian, transparansi dan rasa adil kepada masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Bambang menegaskan DPRD Pati akan menampung aspirasi yang disampaikan GJL untuk menjadi bahan perhatian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Masukan tersebut diharapkan dapat mendorong evaluasi terhadap mekanisme pelayanan BPHTB agar semakin terbuka dan memberikan kepastian bagi masyarakat.

Dengan sistem penilaian yang jelas dan transparan, proses administrasi perpajakan daerah diharapkan dapat berjalan lebih baik tanpa mengabaikan ketentuan peraturan yang berlaku.

(ADV)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *