PATI, suarakabar.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati tidak alergi terhadap kritik maupun aduan masyarakat. Keterbukaan pemerintah dinilai menjadi hal penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, terlebih di tengah perkembangan era digital.
Anggota DPRD Kabupaten Pati, Mukit, menyatakan sepakat dengan pernyataan Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, yang mengibaratkan aparatur pemerintah saat ini seperti ikan dalam akuarium. Artinya, setiap aktivitas dan kebijakan pemerintah dapat dengan mudah dipantau oleh masyarakat.
Menurut Mukit, kondisi tersebut seharusnya menjadi pengingat bagi seluruh OPD agar bekerja lebih transparan, profesional, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.
“Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Pak Plt Bupati. Sekarang ini memang zamannya transparan, tidak bisa lagi kerja sembunyi-sembunyi. Ibarat ikan dalam akuarium itu betul, semua bisa melihat,” ujarnya.
Ia menegaskan, kritik dan laporan masyarakat bukan sesuatu yang harus dihindari. Sebaliknya, hal tersebut harus dipandang sebagai bentuk kepedulian sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.
Mukit juga mengingatkan agar tidak ada OPD yang bersikap tertutup atau justru mengabaikan keluhan warga. Terlebih, sejumlah persoalan yang dilaporkan masyarakat sebenarnya menyangkut kebutuhan dasar, seperti kerusakan infrastruktur jalan hingga ketidaksesuaian data kesejahteraan.
“Jangan sampai ada OPD yang menutup diri, apalagi anti-kritik. Kalau ada laporan jalan rusak, data desil tidak sesuai, ya harus cepat ditindaklanjuti. Itu bentuk pengawasan masyarakat yang harus kita apresiasi,” tegasnya.
Politisi DPRD Pati tersebut turut menyoroti keberadaan program Lapor Bupati yang menjadi salah satu saluran masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan secara langsung kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, program tersebut harus diikuti dengan langkah konkret dari OPD terkait. Jangan sampai laporan masyarakat hanya sebatas diterima dan dicatat tanpa ada penyelesaian yang jelas.
“Percuma ada Lapor Bupati kalau laporannya hanya ditampung tapi tidak dieksekusi. Masyarakat bisa kecewa dan kepercayaan terhadap pemerintah akan turun,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Mukit meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati lebih proaktif dalam merespons persoalan kerusakan jalan. Pendataan kondisi infrastruktur serta penentuan prioritas perbaikan harus dilakukan secara tepat agar anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia menilai, kondisi jalan sangat berpengaruh terhadap aktivitas sehari-hari warga, termasuk kelancaran mobilitas dan distribusi hasil pertanian.
“Jalan rusak itu keluhan klasik tapi sangat penting. Saya akan terus mendorong agar anggaran perbaikan jalan benar-benar tepat sasaran dan dikerjakan dengan kualitas yang baik,” jelasnya.
Selain infrastruktur, Mukit juga menaruh perhatian terhadap persoalan data desil kesejahteraan yang menjadi salah satu dasar penentuan penerima bantuan sosial.
Ia meminta Dinas Sosial bersama OPD terkait melakukan verifikasi dan validasi data secara terbuka serta objektif. Hal itu penting agar bantuan pemerintah tidak salah sasaran dan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Soal data desil ini sensitif. Jangan sampai warga miskin tidak dapat bantuan, sementara yang mampu malah dapat. Harus ada pendataan ulang yang jujur dan terbuka,” pungkasnya.
DPRD berharap keterbukaan yang digaungkan pemerintah daerah tidak berhenti sebagai imbauan semata. Seluruh OPD harus membuktikannya melalui respons cepat, evaluasi berkelanjutan, serta penyelesaian setiap aduan masyarakat secara terukur.
(ADV)
