PATI, suarakabar.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menyiapkan anggaran sekitar Rp3,5 miliar pada 2027 untuk melakukan pembenahan dan pengembangan Alun-Alun Kembang Joyo. Revitalisasi tersebut diharapkan mampu menghidupkan kembali kawasan itu sekaligus menjadi pusat aktivitas ekonomi bagi para pedagang kaki lima (PKL).
Rencana tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, saat menerima audiensi para PKL Alun-Alun Kembang Joyo di Ruang Kembang Joyo Setda Pati, Selasa (10/11/2026).
Audiensi tersebut turut dihadiri Ketua Komisi C DPRD Pati Joni Kurnianto, Ketua Komisi B DPRD Pati Muslihan, jajaran Forkopimda, serta para pelaku PKL Alun-Alun Kembang Joyo.
Chandra menjelaskan, anggaran Rp3,5 miliar yang disiapkan pada 2027 akan digunakan untuk membangun sejumlah fasilitas penunjang. Di antaranya jogging track, area fitness outdoor, hingga air mancur yang dapat dimanfaatkan sebagai wahana bermain air bagi anak-anak.
Menurutnya, berbagai fasilitas tersebut diharapkan mampu menjadikan Alun-Alun Kembang Joyo sebagai salah satu destinasi wisata sekaligus ruang publik yang nyaman bagi masyarakat Kabupaten Pati.
“Kami lakukan ini supaya masyarakat bisa menikmati Alun-Alun Kembang Joyo sebagaimana fungsi alun-alun yang sebenarnya. Teman-teman PKL juga bisa berkumpul dan melakukan kegiatan usaha di sana, sehingga kawasan ini bisa ramai kembali,” ujarnya.
Selain pembenahan fasilitas, Pemkab Pati juga berencana menghidupkan berbagai kegiatan masyarakat di kawasan tersebut. Di antaranya Pasar Pagi dan Car Free Night yang nantinya dipusatkan di Alun-Alun Kembang Joyo.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menata keberadaan PKL yang selama beberapa hari terakhir memadati kawasan Alun-Alun Simpang Lima Pati.
Chandra menegaskan, aktivitas perdagangan PKL nantinya diarahkan agar terkonsentrasi di Alun-Alun Kembang Joyo, bukan di kawasan yang masuk zona merah atau wilayah terlarang untuk aktivitas berjualan.
Satpol PP Kabupaten Pati akan dilibatkan untuk melakukan sosialisasi kepada para pedagang, termasuk memberikan penjelasan mengenai aturan, larangan, hingga sanksi bagi pelanggaran ketentuan yang berlaku.
“Kita akan melakukan sosialisasi kepada teman-teman PKL yang berada di zona merah. Kita arahkan supaya nantinya bisa berjualan di Alun-Alun Kembang Joyo. Dengan begitu, Perda juga bisa kita tegakkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, penataan tersebut bukan semata-mata membatasi aktivitas ekonomi pedagang, melainkan menyediakan lokasi alternatif agar para PKL tetap dapat menjalankan usahanya secara tertib.
Menurut Chandra, pemerintah telah menerima berbagai keluhan masyarakat terkait keberadaan PKL di kawasan yang tidak diperuntukkan bagi aktivitas perdagangan. Karena itu, penataan harus dibarengi dengan solusi yang dapat diterima semua pihak.
“Kita bukan tidak memberikan solusi. Justru kita memberikan solusi dengan meramaikan kembali Alun-Alun Kembang Joyo, supaya seluruh PKL bisa terkonsentrasi di sana dan tetap melakukan kegiatan ekonomi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Chandra mengungkapkan bahwa pengembangan Alun-Alun Kembang Joyo juga berpotensi mendapatkan dukungan anggaran dari DPR RI sekitar Rp10 miliar.
Dengan tambahan dukungan tersebut, ia optimistis kawasan Alun-Alun Kembang Joyo ke depan akan semakin berkembang, memiliki daya tarik baru, serta mampu menjadi pusat keramaian dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Pemkab Pati berharap revitalisasi dan penataan PKL ini dapat berjalan beriringan, sehingga kepentingan pedagang untuk mencari nafkah tetap terakomodasi tanpa mengabaikan ketertiban, kenyamanan, dan fungsi ruang publik di Kabupaten Pati.
