PATI, suarakabar.co.id – Kekosongan kursi anggota DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Partai Golkar segera terisi. Pergantian Antar Waktu (PAW) yang sempat mengalami penundaan kini dijadwalkan berlangsung pada 25 September 2026.
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pati, Endah Sri Wahyuningati, menyampaikan kepastian tersebut seusai mengikuti rapat paripurna DPRD Pati, Selasa (15/9/2026). Menurutnya, jadwal pelantikan telah disusun kembali setelah izin dari Gubernur Jawa Tengah diterbitkan.
Endah menjelaskan, pelaksanaan PAW sebelumnya direncanakan pada awal September. Namun, proses tersebut belum dapat dilaksanakan karena surat keputusan izin pelantikan belum diterima.
“PAW anggota DPRD Pati awalnya dijadwalkan pada awal September 2026. Kendalanya karena izin dari Gubernur Jawa Tengah baru keluar beberapa waktu yang lalu,” jelas Endah.
Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, Partai Golkar bersama pimpinan DPRD dan Badan Musyawarah (Banmus) melakukan penyesuaian tahapan agar pelaksanaan PAW dapat segera dijadwalkan.
Koordinasi tersebut akhirnya menghasilkan kesepakatan untuk menggelar paripurna PAW pada 25 September 2026.
“Hasil konsultasi memberikan ruang untuk pelaksanaan paripurna PAW yang dijadwalkan pada 25 September 2026,” ungkapnya.
PAW ini dilakukan untuk mengisi kursi DPRD Pati dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2 yang sebelumnya ditempati Riyanto, anggota Fraksi Golkar yang meninggal dunia. Posisi tersebut selanjutnya akan diisi oleh Moh. Setiyadi.
Dapil 2 DPRD Kabupaten Pati mencakup lima kecamatan, yakni Margoyoso, Tayu, Dukuhseti, Cluwak, dan Gunungwungkal. Wilayah tersebut memiliki alokasi 11 kursi dari total 50 kursi anggota DPRD Pati.
Endah berharap seluruh rangkaian proses pelantikan dapat berjalan sesuai jadwal sehingga keterwakilan Fraksi Golkar di lembaga legislatif kembali lengkap.
Menurutnya, keberadaan anggota DPRD secara penuh diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas kelembagaan, mulai dari pembentukan peraturan daerah, pembahasan anggaran, hingga pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
“Harapannya, setelah dilantik, fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di DPRD Pati bisa kembali berjalan secara optimal,” pungkasnya.
(ADV)













