PATI – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Mayjen TNI (Purn.) Trenggono turun langsung ke Kabupaten Pati untuk memastikan kondisi para siswa yang diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kunjungan tersebut dilakukan Kamis (10/9/2026), sehari setelah dugaan keracunan massal terjadi di MTsN 3 Pati dan SMPN 1 Gembong. Dalam kejadian tersebut, total tercatat 269 siswa terdampak, dengan sebagian di antaranya harus mendapatkan perawatan di sejumlah rumah sakit.
Trenggono didampingi Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, Dandim 0718/Pati Letkol Arm Timotius Berlian Yogi Ananto, S.E., M.Han., serta jajaran Forkopimda Kabupaten Pati mengunjungi sejumlah rumah sakit.
Di antaranya Rumah Sakit KSH Pati, RS Mitra Bangsa, dan RSUD RAA Soewondo Pati. Kunjungan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi siswa yang masih menjalani perawatan.
Trenggono mengatakan, hingga Kamis siang masih terdapat 59 siswa yang menjalani perawatan. Namun, kondisi seluruh pasien disebut terus membaik dan tidak ada yang mengkhawatirkan.
“Dengan adanya kejadian fatal ini, kejadian keracunan makanan di Kabupaten Pati, kami bersama dengan Bapak Plt Bupati menjenguk melihat dari dekat,” kata Trenggono.
“Jadi sampai dengan siang sore hari ini masih ada 59 yang masih dirawat dan semuanya sudah dalam kondisi yang segera pulih. Tidak ada yang kondisinya mengkhawatirkan,” imbuhnya.
Menurutnya, penanganan terhadap para korban menjadi prioritas pemerintah. Ia memastikan biaya perawatan siswa tidak perlu dikhawatirkan oleh orang tua.
“Kami tadi sudah sampaikan kepada Pak Bupati, yang jelas semua akan ditangani baik dari Pemerintah Daerah maupun dari BGN. Jadi tidak ada masalah untuk biayanya, sudah diatasi semua oleh Pemda maupun oleh BGN,” tegasnya.
Di sisi lain, BGN memastikan adanya evaluasi dan tindakan tegas terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut.
Trenggono menegaskan, SPPG yang bermasalah akan dikenai sanksi suspend sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Bahkan, apabila kondisi dapur dinilai buruk, sanksi terberat berupa penghentian permanen dapat diberlakukan.
“SPPG seperti yang saya sampaikan yang lalu, yang jelas di-suspend. Mungkin kalau dapurnya jelek, satu permanen. Itu sudah komitmen kita di BGN,” ujarnya.
Ia menjelaskan, BGN saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola dapur MBG. Namun, dengan banyaknya jumlah dapur yang beroperasi, masih dimungkinkan terdapat pengelola yang tidak menjalankan SOP secara disiplin.
“Di antara semua kan banyak, ada satu dua mungkin yang tidak sesuai dengan SOP, tidak patuh terhadap tahapan-tahapan penyiapan makanan. Ini yang harus kita evaluasi terus,” ungkapnya.
Pengawasan terhadap dapur SPPG pun akan diperketat. BGN akan melakukan pemeriksaan secara virtual maupun melalui kunjungan langsung ke dapur-dapur penyedia makanan MBG.
“Kami terus akan mengecek secara detail ke dapur-dapur. Kami nanti langsung baik secara virtual maupun kunjungan-kunjungan ke dapur-dapur, supaya betul-betul dapur-dapur bisa menyiapkan makanan dengan baik,” jelas Trenggono.
Mengenai kategori sanksi, Trenggono menyebut jumlah kasus menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan tingkat suspend.
“Kalau suspend di atas 100 kasus itu sudah berat pasti. Apalagi nanti kalau dapurnya jelek, ya sudah kita suspend permanen. Suspend ringan 10 hari, suspend sedang 20 hari, suspend berat 20 hari, dapurnya jelek kita permanen,” katanya.
Trenggono berharap kejadian yang menimpa ratusan siswa di Pati tersebut tidak kembali terjadi. Menurutnya, evaluasi menyeluruh harus dilakukan agar program MBG tetap berjalan dengan mengedepankan keamanan dan kualitas makanan.
“Kami berharap sudah cukup, tidak akan ada lagi makanan-makanan yang disiapkan di MBG ini yang bisa menimbulkan kejadian seperti ini,” pungkasnya.
