PATI, suarakabar.co.id – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Pati meminta penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 lebih berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat. Sejumlah persoalan menjadi sorotan, mulai dari defisit anggaran, rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga belum optimalnya alokasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur.
Catatan tersebut disampaikan anggota DPRD Pati, Muslihan, saat membacakan pandangan umum Fraksi PPP terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati.
Dalam pandangannya, PPP menilai APBD tidak semestinya hanya menjadi instrumen administratif untuk mengatur pendapatan dan belanja pemerintah. Lebih dari itu, anggaran daerah harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan daya saing Kabupaten Pati.
PPP melihat potensi ekonomi Pati masih cukup besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan dalam pandangan fraksi, sektor industri pengolahan berkontribusi 28,81 persen, pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 22,37 persen, serta perdagangan sebesar 14,48 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Pati pada 2025 mencapai 6,12 persen.
Menurut PPP, potensi tersebut perlu diterjemahkan menjadi kebijakan anggaran yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya petani, nelayan, pelaku UMKM, dan tenaga kerja lokal.
Pembangunan infrastruktur, misalnya, diharapkan tidak berhenti pada penyelesaian proyek fisik. Infrastruktur harus mampu memperlancar distribusi barang, membuka akses pasar, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat.
Fraksi PPP juga mendorong perubahan pola pembangunan ekonomi, dari yang semula berorientasi pada produksi menuju penguatan nilai tambah. Petani dan nelayan perlu mendapatkan dukungan lebih luas, mulai dari pengolahan hasil produksi, pengemasan, sertifikasi, pembiayaan, pemasaran, hingga digitalisasi usaha.
Di sisi lain, pengembangan industri pengolahan dan UMKM harus diarahkan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata. PPP mengingatkan agar rantai nilai komoditas lokal tidak berhenti pada produsen, tetapi berlanjut hingga tahap pengolahan dan pemasaran yang memberikan keuntungan lebih besar bagi masyarakat.
Sorotan utama PPP tertuju pada kondisi fiskal daerah. Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2,748 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp2,786 triliun. Dengan demikian, terdapat selisih defisit sekitar Rp37,94 miliar.
Di saat yang sama, ketergantungan Kabupaten Pati terhadap transfer pemerintah pusat masih tinggi, yakni mencapai Rp2,103 triliun. Sementara itu, PAD direncanakan sebesar Rp645,57 miliar.
Kondisi tersebut dinilai menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal tanpa menambah tekanan ekonomi bagi masyarakat.
“Fraksi PPP menegaskan kemandirian fiskal harus dibangun melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah, bukan dengan menaikkan beban pajak dan retribusi yang membebani masyarakat,” tegas Muslihan.
Selain pendapatan, PPP meminta pemerintah daerah mengevaluasi efektivitas belanja. Belanja operasional yang direncanakan mencapai Rp1,987 triliun, termasuk belanja pegawai sebesar Rp1,164 triliun dan belanja barang dan jasa Rp749,41 miliar, perlu dicermati agar penggunaannya benar-benar memberikan manfaat bagi publik.
PPP mendorong pengendalian belanja birokrasi dan pencegahan pemborosan anggaran. Sebaliknya, sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan UMKM perlu memperoleh perhatian lebih besar karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar dan penguatan ekonomi masyarakat.
Fraksi PPP turut menilai alokasi belanja modal sebesar Rp197,06 miliar perlu dicermati kembali. Dari jumlah tersebut, anggaran untuk jalan, jaringan, dan irigasi tercatat sebesar Rp89,85 miliar. Menurut PPP, kecukupan anggaran infrastruktur perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat dan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi.
Sementara itu, transfer ke desa yang direncanakan sebesar Rp579,87 miliar diharapkan tidak hanya digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional rutin. Anggaran tersebut perlu diarahkan untuk mengembangkan potensi ekonomi desa, memperkuat usaha produktif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.
Dalam aspek pembiayaan, PPP juga meminta penjelasan lebih terperinci mengenai skema penutup defisit Rp37,94 miliar. Fraksi tersebut menyoroti komponen penerimaan pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang tercatat Rp60 juta, sekaligus kewajiban pelunasan pinjaman sebesar Rp22,06 miliar.
Kejelasan mengenai asumsi pendapatan, kebutuhan belanja, dan kemampuan fiskal daerah dinilai penting agar penyusunan APBD 2027 tetap realistis dan dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab.
Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, Fraksi PPP pada prinsipnya menyatakan dukungan terhadap Rancangan APBD 2027. Dukungan tersebut disertai harapan agar pemerintah daerah melakukan pembenahan terhadap persoalan struktural dalam pengelolaan keuangan daerah.
PPP berharap APBD 2027 tidak hanya menjaga keberlangsungan pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi rakyat, meningkatkan kemandirian fiskal, dan memastikan pembangunan Kabupaten Pati memberikan manfaat yang lebih luas serta berkelanjutan bagi masyarakat.
(ADV)
