PATI – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menegaskan panen raya yang digelar hari ini menjadi bukti nyata bahwa satu hektar lahan sawah di Kabupaten Pati mampu menghasilkan 10 ton gabah. Bahkan, lahan panen raya yang berlokasi di Desa Botok, Kecamatan Bumiharjo, tercatat mampu menghasilkan hingga 10,28 ton per hektar.
“Ini membuktikan 1 hektar 10 ton di Botok, Bumiharjo yang pagi ini sudah dicek Pak Ratri (Kepala Dispertan Kabupaten Pati) ubinan 10,28 ton. Ini program luar biasa. Tim kami dari Dinas Pertanian dan jajaran staf semuanya bekerja keras ke kecamatan-desa melaksanakan sosialisasi 1 hektar 10 ton bisa, semuanya beres,” ujar Chandra usai mengikuti panen raya.
Meski capaian tersebut dinilai sangat menggembirakan, Chandra mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati akan terus mengupayakan optimalisasi sektor pertanian. Upaya tersebut meliputi pemenuhan sarana dan prasarana pertanian, termasuk ketersediaan pupuk yang tepat guna dan tepat sasaran.
“Tinggal alat pertanian ini yang masih kurang. Sejauh ini 100 persen pupuk subsidi, tetapi ada pupuk Suma sebagai bantuan dari mitra, sehingga yang biasanya 5 sampai 7 ton kini bisa mencapai 10,28 ton,” terangnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, yang turut hadir di lokasi panen raya, menyampaikan apresiasinya terhadap Pemkab Pati atas keberhasilan mewujudkan swasembada pangan lebih cepat dari target nasional. Ia menyebut, pemerintah pusat sebelumnya menargetkan swasembada pangan tercapai pada 2027, namun Kabupaten Pati telah mampu merealisasikannya lebih awal.
“Kami apresiasi Pemerintah Daerah Pati mengoptimalkan produksi tanaman padi karena ini sudah sesuai yang dicanangkan presiden untuk 2027 harus swasembada pangan, tapi ini jauh lebih cepat. Kami rapat bersama Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dilaporkan swasembada pangan dicapai di akhir 2025 dan awal 2026,” tutur politisi Partai Golkar tersebut.
Firman menilai capaian ini sebagai sejarah baru dalam sektor pangan nasional. Pasalnya, pemerintah kini memiliki stok awal tahun sebesar 3,32 juta ton beras.
“Ini baru pertama kali dalam sejarah pemerintah memiliki stok awal tahun 3,32 juta ton. Ini lebih dari cukup. Namun, ini bukan patokan akhir karena ada kemungkinan gagal panen akibat anomali cuaca, sehingga harus diantisipasi. Jangan cepat puas dan tetap menjaga hasil produksi yang sudah mencapai 10,28 ton,” pesannya.
Lebih lanjut, Firman menyampaikan DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Pupuk guna mengevaluasi penyaluran pupuk subsidi agar lebih tepat sasaran. Menurutnya, pupuk subsidi harus diterima langsung oleh petani penggarap lahan, bukan oleh pemilik lahan yang tidak mengelola sawah secara langsung.
“Kami sudah bentuk Panja. Evaluasi ke depan, pupuk subsidi tidak lagi diberikan kepada pemilik sawah, tetapi langsung kepada pengelola sawah. Pupuk subsidi itu untuk produksi, bukan untuk dinikmati dengan dijual,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengaturan dosis pupuk sesuai kondisi tanah agar hasil produksi optimal. Selain itu, DPR RI mendorong pemerintah mempermudah akses kredit lunak bagi petani, khususnya untuk pembelian alat dan mesin pertanian (alsintan).
“Aplikasi pupuk harus ada dosisnya, seperti di sini harus menyesuaikan pH tanah,” ucapnya.
“Tidak mungkin negara memberi bantuan alat tani gratis karena ada 33 juta petani, sementara anggaran terbatas. Pemerintah perlu mendesain skema kredit lunak melalui bank, bahkan kalau perlu bunganya disubsidi, supaya ada tanggung jawab petani dalam merawat alat tersebut,” imbuh Firman.
Dalam kesempatan itu, Firman juga menegaskan komitmen DPR RI dalam menjaga stabilitas harga komoditas pangan. Salah satunya dengan mendorong penguatan peran Bulog sebagai penyangga harga beras nasional.
“Kami sedang merevisi Undang-Undang Pangan. Ke depan Bulog akan diperkuat sebagai penyangga harga, dengan konsep 60 persen beras untuk rakyat dikelola oleh Bulog,” ujarnya.
Ia menambahkan, Bulog juga diharapkan menjalin kemitraan dengan penggilingan padi kecil dan menengah, serta melibatkan perusahaan daerah sebagai offtaker beras lokal.
“Bulog nanti bermitra dengan penggilingan padi tingkat kecil dan menengah. Offtaker bisa melalui perusahaan daerah seperti Aneka Usaha dan lainnya, sehingga bekerja sama dengan Bulog untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional,” pungkasnya.
