PATI, suarakabar.co.id – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Pati menyampaikan pandangan umumnya terhadap Penjelasan Bupati Pati mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025. Pandangan tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi, Joni Kurnianto, dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Pati.
Dalam penyampaiannya, Joni Kurnianto menyoroti pentingnya peningkatan infrastruktur pelayanan publik, khususnya dalam hal kesiapsiagaan bencana kebakaran. Fraksi Partai Demokrat mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Pati mengalokasikan anggaran untuk pengadaan Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) di setiap wilayah eks Kawedanan.
“Kami mendorong adanya pos Damkar di setiap eks kawedanan sebagai upaya mempercepat proses penanganan kebakaran. Hal ini sangat penting untuk meminimalkan risiko kerugian material dan korban jiwa akibat kebakaran, terutama di wilayah yang jauh dari pusat kota,” tegas Joni.
Fraksi Demokrat menilai, kecepatan respons dalam menghadapi kebakaran menjadi kunci dalam perlindungan terhadap masyarakat dan aset daerah. Oleh karena itu, keberadaan pos Damkar yang tersebar secara merata akan menjadi solusi strategis dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Pati.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga mengingatkan pemerintah daerah agar pelaksanaan perubahan APBD 2025 dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan skala prioritas yang telah disepakati.
“Kami berharap pemerintah daerah serius dalam menindaklanjuti usulan-usulan ini demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Joni.
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian penting dari proses pembahasan perubahan APBD sebelum disahkan menjadi peraturan daerah. Fraksi-fraksi DPRD pun memberikan pandangan dan masukan sebagai wujud pengawasan dan fungsi legislasi.
(ADV)
