PATI — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati mendapat perhatian serius dari DPRD. Wakil Ketua I DPRD Pati, Hardi, meminta program tersebut tidak hanya berorientasi pada penyaluran makanan, tetapi juga memastikan kualitas gizi dan penggunaan anggaran benar-benar sesuai dengan ketentuan.
Hal itu disampaikan menyusul adanya sejumlah keluhan masyarakat terkait menu MBG yang dinilai belum sebanding dengan anggaran yang telah dialokasikan. Menurut Hardi, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar tujuan utama program dapat tercapai.
“Program ini tidak boleh dijalankan asal-asalan. Kualitas menu harus sesuai standar, bukan hanya formalitas,” tegas Hardi.
Ia menilai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pengelolaan anggaran juga harus dilakukan secara transparan dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi.
Hardi mengatakan, dirinya juga mendapat mandat khusus untuk ikut mengawal pelaksanaan MBG di Kabupaten Pati. Mandat tersebut diberikan langsung oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas MBG Jawa Tengah.
“Saya mendapat mandat langsung untuk memastikan program MBG berjalan dengan baik dan tepat sasaran di Pati,” ungkapnya.
Dengan adanya pengawasan yang lebih intensif, Hardi berharap berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG dapat segera diperbaiki. Evaluasi, menurutnya, penting dilakukan agar masyarakat, khususnya anak-anak penerima manfaat, benar-benar memperoleh makanan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan gizi.
DPRD Pati, lanjut Hardi, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap program tersebut. Pengawalan dilakukan agar MBG tidak sekadar menjadi program penyaluran makanan, tetapi benar-benar menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
(ADV)
