PATI, suarakabar.co.id – Anggota DPRD Kabupaten Pati dari Komisi A Fraksi PDI Perjuangan, Danu Ikhsan HC, mengingatkan pentingnya keberpihakan pejabat daerah terhadap masyarakat kecil, khususnya warga yang masih berada di bawah garis kemiskinan.
Menurut Danu, posisi sebagai pejabat publik bukan sekadar jabatan formal, melainkan amanah yang mengandung tanggung jawab besar, baik secara moral maupun konstitusional. Ia menilai, setiap kebijakan yang diambil harus benar-benar berpijak pada kepentingan rakyat kecil.
“Sebagai pejabat daerah, terlebih anggota DPRD Kabupaten Pati, kita memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk berpihak kepada masyarakat kecil, kaum marhaen, serta warga yang masih berada di bawah garis kemiskinan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, peran DPRD tidak berhenti pada fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Lebih jauh, lembaga legislatif harus mampu memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam upaya tersebut, Danu mendorong pemerintah daerah untuk memperluas kesempatan kerja dan memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia menyebut, langkah konkret perlu diwujudkan melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan warga.
“Perlu ada upaya nyata untuk membuka lapangan kerja dan memberdayakan ekonomi masyarakat, seperti program padat karya, penguatan UMKM, pelatihan keterampilan, serta kemudahan akses permodalan bagi masyarakat kecil,” jelasnya.
Danu berharap, melalui strategi tersebut, masyarakat tidak hanya mendapatkan penghasilan, tetapi juga mampu membangun kemandirian ekonomi secara berkelanjutan. Dengan demikian, warga dapat keluar dari jerat kemiskinan dan menjalani kehidupan yang lebih layak di Kabupaten Pati.
(ADV)
