PATI, suarakabar.co.id – Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Joni Kurnianto, meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati kembali menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di kawasan Alun-Alun Simpanglima Pati.
Joni menegaskan, kawasan Alun-Alun Simpanglima merupakan zona merah bagi aktivitas PKL. Karena itu, pemerintah daerah melalui Satpol PP diminta konsisten menegakkan ketentuan sesuai peraturan daerah (perda) yang masih berlaku.
Menurutnya, persoalan PKL di kawasan alun-alun selama ini kerap menimbulkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Sebagian warga mendukung keberadaan pedagang karena menyangkut mata pencaharian, sementara masyarakat lainnya menginginkan kawasan tersebut tetap tertata, nyaman, dan dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik.
“PKL di alun-alun ini memang sering menjadi permasalahan. Satpol PP harus mengikuti aturan yang sudah ada. Kalau memang ada protes terhadap perda, bisa dilakukan revisi. Namun, selama aturannya masih berlaku, harus ditegakkan,” tegas Joni.
Ia mengingatkan, apabila aktivitas PKL kembali dibiarkan tanpa penataan yang jelas, kondisi kawasan alun-alun dikhawatirkan menjadi semrawut dan kumuh.
Padahal, kebijakan penataan dengan membebaskan kawasan tersebut dari aktivitas PKL selama ini dinilai memberikan dampak positif. Selain membuat lingkungan lebih rapi, kebijakan tersebut juga membantu mengurangi potensi kemacetan di sekitar alun-alun.
Joni menyebut, sejumlah masyarakat menyambut baik kondisi alun-alun yang lebih tertata karena bisa dimanfaatkan untuk berolahraga, bersantai, maupun menikmati ruang terbuka tanpa terganggu aktivitas perdagangan.
Meski demikian, ia tidak menampik bahwa aspirasi para pedagang juga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, apabila terdapat keinginan untuk mengubah kebijakan mengenai keberadaan PKL, langkah tersebut harus ditempuh melalui mekanisme perubahan atau revisi perda.
“Kami juga akan memberikan masukan kepada Ketua DPRD agar berkomunikasi dengan Plt Bupati Pati terkait persoalan ini. Intinya, Satpol PP harus tegas dan menjalankan aturan yang sudah ada,” tandasnya.
Ia berharap, penegakan aturan dapat dilakukan secara konsisten sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penataan kawasan Alun-Alun Simpanglima Pati. Dengan demikian, kepentingan masyarakat untuk mendapatkan ruang publik yang nyaman tetap terjaga, tanpa mengabaikan penyelesaian persoalan PKL.
(ADV)
