Komisi C DPRD Pati Temukan Pengembang Perumahan Tak Jelas, Disperkim Diminta Perketat Pengawasan

  • Bagikan
banner 468x60

PATI, suarakabar.co.id – Komisi C DPRD Kabupaten Pati meminta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) memperketat pengawasan terhadap pengembang perumahan. Langkah tersebut menyusul adanya temuan sejumlah pengembang yang diduga bermasalah, bahkan tidak ditemukan keberadaan perusahaan maupun orang yang bertanggung jawab saat dilakukan penelusuran.

Ketua Komisi C DPRD Pati, Joni Kurnianto, mengungkapkan berdasarkan data sementara terdapat sekitar 123 pengembang perumahan di Kabupaten Pati. Namun, jumlah tersebut masih perlu diverifikasi untuk memastikan pengembang yang terdaftar secara resmi maupun yang memiliki persoalan.

Menurutnya, pendataan ulang menjadi langkah penting agar pemerintah daerah memiliki informasi yang akurat mengenai seluruh aktivitas pengembangan perumahan di wilayah Pati.

“Kami minta dilakukan pendataan yang sebenarnya. Dari 123 pengembang itu, berapa yang terdaftar dan berapa yang bermasalah. Kemarin juga sudah ada yang didatangi langsung ke alamatnya,” ungkap Joni.

Ia menyebut, hasil penelusuran sementara menunjukkan adanya pengembang yang keberadaannya tidak jelas. Bahkan, ketika didatangi ke alamat yang tercatat, tidak ditemukan orang maupun perusahaan yang bersangkutan.

“Ada juga yang tidak ada orangnya, tidak ada perusahaannya. Nah, ini membuat ke depan harus hati-hati,” tegasnya.

Joni menilai, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius Disperkim agar pengawasan terhadap pengembang tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga mencakup keberadaan dan aktivitas perusahaan di lapangan.

Komisi C pun meminta Disperkim secara berkala memperbarui basis data pengembang sekaligus melakukan pengawasan terhadap pembangunan kawasan perumahan.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat sebelum membeli atau menempati rumah di kawasan perumahan.

Dengan pendataan dan pengawasan yang lebih terarah, pemerintah daerah diharapkan dapat mengetahui pengembang yang masih aktif, yang telah memenuhi ketentuan, serta yang perlu mendapatkan penanganan lebih lanjut.

(ADV)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *