PATI, suarakabar.co.id – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Pati menilai perubahan APBD harus ditempatkan sebagai instrumen untuk memperkuat pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan anggota DPRD Pati, Muslihan, saat membacakan pandangan umum Fraksi Gerindra terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Pati.
Muslihan mengatakan, pembahasan APBD tidak seharusnya hanya dipandang sebagai proses administratif untuk menyesuaikan angka-angka dalam struktur anggaran. Lebih dari itu, APBD menurutnya merupakan gambaran arah pembangunan yang hendak diwujudkan pemerintah daerah.
“Pembangunan yang baik bukan hanya yang megah secara fisik, tetapi yang mampu menyentuh hati dan kehidupan masyarakat di akar rumput,” ujar Muslihan.
Fraksi Gerindra memberikan perhatian terhadap proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp645,57 miliar. Angka tersebut dinilai menunjukkan adanya optimisme dalam memperkuat kemampuan fiskal daerah.
Menurut Gerindra, peningkatan PAD harus terus didorong agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah daerah mencermati pendapatan transfer yang masih menggunakan proyeksi pagu indikatif. Koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, dinilai penting agar perubahan pagu definitif tidak menimbulkan deviasi besar dalam struktur APBD.
Pada sektor belanja, Gerindra menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara efektif dan tepat sasaran. Belanja modal diharapkan benar-benar diarahkan untuk kebutuhan masyarakat yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain perbaikan infrastruktur jalan, jaringan irigasi pertanian serta fasilitas umum. Pembangunan infrastruktur diminta lebih memprioritaskan wilayah dengan tingkat kerusakan tinggi dan kawasan yang menjadi sentra produksi pertanian maupun perikanan.
Gerindra juga menyoroti alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp22,11 miliar. Anggaran tersebut dinilai perlu dikelola secara responsif dan transparan mengingat Kabupaten Pati memiliki sejumlah wilayah yang rawan menghadapi banjir maupun kekeringan.
Selain belanja, Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah terus menggali potensi pendapatan baru. Pengelolaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya juga diminta dilakukan secara terukur agar tidak menimbulkan persoalan likuiditas pada akhir tahun anggaran.
Setelah menyampaikan sejumlah catatan tersebut, Fraksi Gerindra menyatakan dapat menerima Raperda APBD Pati Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Muslihan menegaskan, pembahasan lebih mendalam akan dilakukan oleh anggota fraksi melalui alat kelengkapan DPRD sesuai bidang masing-masing.
“Mari kita jadikan APBD ini sebagai alat perjuangan bersama, bukan sekadar dokumen formal, melainkan kompas yang menuntun arah kemajuan Kabupaten Pati menuju masa depan yang lebih cerah, lebih mandiri, dan lebih sejahtera untuk semua,” pungkasnya.
(ADV)
