PATI, suarakabar.co.id – Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, mendorong organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengambil peran aktif dalam menjaga kondusivitas daerah sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ali menanggapi ajakan Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra kepada Ormas dan LSM untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam menjaga kondusivitas Kabupaten Pati. Ajakan itu disampaikan dalam Sosialisasi Ormas di Ruang Pragolo Setda Pati, Jumat (2/10/2026).
Menurut Ali, keberadaan Ormas dan LSM merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Organisasi kemasyarakatan memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, melakukan kontrol sosial, sekaligus ikut memberikan gagasan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Ormas dan LSM tentu memiliki fungsi strategis sebagai bagian dari masyarakat. Kritik dan masukan tetap penting, tetapi akan lebih baik jika setiap persoalan yang disampaikan juga dibarengi dengan gagasan dan solusi yang bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah,” ujar Ali.
Ali mengatakan, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Ormas, LSM, serta elemen masyarakat lainnya diperlukan agar pembangunan tidak hanya berjalan dari sisi kebijakan, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan warga di lapangan.
Ia menilai, komunikasi yang terbuka menjadi salah satu kunci untuk mencegah kesalahpahaman sekaligus menjaga situasi daerah tetap kondusif.
“Kita ingin Pati tetap aman dan kondusif. Tetapi kondusivitas bukan berarti tidak boleh ada kritik. Justru kritik yang konstruktif harus menjadi bagian dari proses perbaikan. Yang terpenting, semua pihak menyampaikan aspirasi dengan cara yang bertanggung jawab,” jelasnya.
Ali juga menyambut rencana Pemkab Pati membangun wadah komunikasi dan kolaborasi bersama Ormas serta LSM. Menurutnya, forum semacam itu dapat menjadi ruang untuk menyampaikan persoalan masyarakat secara langsung sekaligus mencari langkah penyelesaian bersama.
“Kalau ada forum yang mempertemukan pemerintah dengan Ormas dan LSM, saya kira itu positif. Persoalan yang ada di masyarakat bisa dibicarakan bersama, kemudian dicari solusi sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran pemerintah,” katanya.
Selain itu, Ali menilai peran masyarakat dalam mengawal program pemerintah juga diperlukan. Salah satunya dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang oleh Pemkab Pati juga diminta mendapat pengawasan dari Ormas dan LSM.
Menurutnya, pengawasan publik harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan temuan di lapangan sehingga dapat membantu pemerintah melakukan evaluasi apabila terdapat persoalan dalam pelaksanaan program.
“Pengawasan masyarakat itu penting. Kalau memang ditemukan persoalan, sampaikan dengan data dan fakta. Dengan begitu pemerintah bisa segera melakukan evaluasi dan perbaikan,” tegas Ali.
Ali menambahkan, DPRD Pati pada prinsipnya mendukung keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. Menurutnya, pemerintah tidak mungkin menyelesaikan seluruh persoalan di wilayah Pati seorang diri.
“Pemerintah, DPRD, Ormas, LSM dan masyarakat harus bisa saling menguatkan. Pembangunan ini tanggung jawab bersama. Jangan sampai ada persoalan yang justru menjadi jarak antara pemerintah dan masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, dalam sosialisasi tersebut, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyebut pemerintah membutuhkan peran Ormas dan LSM karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kesbangpol Pati mencatat terdapat 227 Ormas dalam pendataan pada 2026, termasuk 13 LSM. Kegiatan sosialisasi sendiri diikuti 70 peserta dari 22 Ormas dan LSM.
(ADV)
