PATI, suarakabar.co.id – Pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, menjadi sorotan warga. Pasalnya, penanganan ruas jalan yang menghubungkan Desa Nggerit menuju Desa Sumur dinilai belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan.
Warga mempertanyakan kebijakan perbaikan jalan lantaran terdapat ruas yang dinilai masih relatif bagus dan layak dilalui justru mendapatkan penanganan. Sementara itu, di sisi lain, terdapat ruas jalan dengan kondisi kerusakan lebih parah yang hingga kini belum tersentuh perbaikan.
Kondisi tersebut dinilai cukup memprihatinkan karena ruas jalan yang rusak parah memiliki fungsi penting bagi aktivitas masyarakat, terutama sebagai akses menuju pusat perekonomian lokal.
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Muntamah, mengatakan pihaknya menerima langsung keluhan dari masyarakat Desa Nggerit terkait persoalan tersebut.
“Kami menerima laporan langsung dari warga Desa Nggerit. Mereka mengeluhkan adanya ruas jalan yang masih bagus justru diperbaiki, sementara jalan yang sudah rusak parah malah dibiarkan,” ungkap Muntamah saat melakukan inspeksi mendadak di lokasi.
Menurut Muntamah, ruas tersebut merupakan salah satu akses utama masyarakat dari Desa Nggerit menuju Desa Sumur, termasuk untuk menuju pasar yang menjadi salah satu pusat aktivitas perekonomian warga.
Karena itu, menurutnya, kondisi kerusakan jalan seharusnya menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan prioritas pembangunan.
Muntamah menyayangkan apabila penentuan titik pembangunan tidak didasarkan pada pemetaan kondisi jalan secara menyeluruh. Ia menilai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati perlu lebih cermat dalam menentukan skala prioritas sebelum proyek infrastruktur direalisasikan.
“DPUTR seharusnya melakukan survei dan pemetaan kondisi jalan secara menyeluruh sebelum menentukan titik pekerjaan. Dengan begitu, bisa diketahui mana yang benar-benar mendesak dan mana yang masih layak,” jelasnya.
Menurut politisi PKB tersebut, pemetaan lapangan menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan. Data mengenai tingkat kerusakan, volume kendaraan, fungsi jalan, hingga kepentingan masyarakat semestinya menjadi dasar dalam menentukan ruas yang mendapat prioritas.
Hal itu diperlukan agar penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Jangan sampai anggaran justru digunakan untuk ruas yang kondisinya masih cukup baik, sementara jalan yang tingkat kerusakannya lebih parah dan digunakan masyarakat setiap hari belum mendapatkan penanganan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Muntamah menekankan pentingnya perencanaan yang matang sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan. Menurutnya, pembangunan jalan tidak cukup hanya berdasarkan usulan atau kondisi administratif, tetapi harus melihat urgensi dan kebutuhan masyarakat secara langsung.
Terlebih, kedua ruas tersebut masih berada dalam satu koridor jalur penghubung antara Desa Nggerit dan Desa Sumur. Dengan kondisi tersebut, ia menilai pemerintah daerah semestinya dapat menyusun prioritas berdasarkan tingkat kerusakan dan fungsi strategis jalan.
“Kalau memang berada di jalur yang sama, tentu harus dilihat mana yang kondisinya paling parah dan mana yang paling dibutuhkan masyarakat. Prioritas pembangunan harus rasional dan objektif,” ujarnya.
Muntamah juga meminta DPUTR mengevaluasi kembali proses perencanaan proyek tersebut. Evaluasi dinilai penting untuk mengetahui apakah penentuan lokasi pekerjaan telah melalui survei teknis dan kajian yang memadai.
Ia bahkan tidak menutup kemungkinan adanya kelalaian dalam proses perencanaan apabila kondisi jalan yang rusak parah benar-benar luput dari prioritas penanganan.
“Secara prosedur, sebelum pekerjaan dilaksanakan tentu ada survei, perencanaan, dan kajian teknis. Karena itu, kalau fakta di lapangan menunjukkan jalan yang lebih rusak justru tidak menjadi prioritas, ini perlu dievaluasi. Jangan sampai ada kelalaian dalam proses perencanaannya,” pungkasnya.
(ADV)
