PATI – DPRD Kabupaten Pati mulai menyiapkan langkah evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan daerah setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat paripurna penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati yang digelar di ruang sidang DPRD.
Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin memimpin langsung jalannya rapat yang turut dihadiri Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta seluruh anggota DPRD.
Ali Badrudin mengatakan hasil pemeriksaan BPK menjadi bahan penting bagi DPRD untuk mengukur efektivitas pelaksanaan APBD sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ditemukan dalam tata kelola keuangan daerah.
“Laporan hasil pemeriksaan ini menjadi pijakan bagi DPRD untuk melakukan evaluasi. Catatan yang diberikan BPK harus ditindaklanjuti secara serius agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik,” ujarnya.
Menurutnya, setelah penyampaian laporan tersebut, DPRD akan memasuki tahapan pembahasan melalui pandangan umum fraksi-fraksi. Selanjutnya, hasil pembahasan akan dikaji lebih mendalam oleh Badan Anggaran bersama komisi-komisi terkait.
Ali menegaskan setiap temuan yang tercantum dalam LHP BPK tidak boleh berhenti pada tataran administrasi semata. DPRD akan memastikan seluruh rekomendasi ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
“Tujuan akhirnya bukan hanya memperbaiki laporan keuangan, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Karena setiap rupiah anggaran harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, evaluasi tidak hanya menyasar OPD di lingkungan Pemkab Pati, tetapi juga menyentuh tata kelola pemerintahan hingga tingkat desa apabila berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah.
DPRD berharap berbagai catatan yang diberikan BPK dapat segera dituntaskan sehingga Kabupaten Pati mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun-tahun mendatang.
(ADV)
