PATI – Bencana rob atau air pasang yang terus melanda wilayah pesisir Kecamatan Tayu dan Margoyoso kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PKB, Muntamah, mengaku prihatin karena peristiwa tersebut terus berulang dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, khususnya petani tambak.
Menurut Muntamah, rob di dua kecamatan pesisir tersebut bukan lagi kejadian insidental, melainkan persoalan yang hampir selalu terjadi setiap kali air pasang tinggi. Kondisi ini dinilai membutuhkan langkah penanganan yang lebih serius dan berkelanjutan dari pemerintah.
“Rob yang terjadi di Tayu dan Margoyoso sudah berlangsung bertahun-tahun. Masyarakat, terutama petani tambak, terus menjadi pihak yang paling dirugikan. Karena itu pemerintah harus hadir dengan langkah nyata, bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi juga sebelum kejadian,” ujarnya.
Politikus perempuan dari PKB itu mendorong pemerintah segera melakukan normalisasi saluran dan sungai yang menjadi jalur aliran air menuju kawasan tambak. Menurutnya, meskipun normalisasi tidak dapat menghilangkan rob secara keseluruhan, setidaknya dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan sehingga kerugian masyarakat tidak semakin besar.
“Antisipasi jauh lebih penting daripada penanganan setelah bencana. Kalau saluran air terawat dan infrastruktur pendukung diperkuat, dampak rob bisa ditekan seminimal mungkin sehingga petani tidak terus mengalami kerugian berulang,” tegasnya.
Muntamah menilai persoalan rob yang sudah berlangsung lama tidak mungkin diselesaikan hanya oleh Pemerintah Kabupaten Pati. Karena itu, ia meminta adanya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat untuk menghadirkan solusi jangka panjang.
“Ini persoalan yang membutuhkan dukungan lintas pemerintahan. Pemkab tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada sinergi dengan pemerintah pusat agar program normalisasi dan penguatan kawasan pesisir dapat terlaksana secara maksimal,” katanya.
Selain upaya pencegahan, Muntamah juga menekankan pentingnya perhatian kepada masyarakat yang telah terdampak. Ia meminta petani tambak yang mengalami kerugian akibat rob menjadi prioritas dalam setiap kebijakan penanganan bencana.
Menurutnya, bantuan yang diberikan tidak hanya berupa dukungan material, tetapi juga pendampingan agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi mereka setelah terdampak rob.
“Petani tambak kehilangan bibit, gagal panen, sementara biaya operasional tetap harus dikeluarkan. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi tanpa adanya keberpihakan dari pemerintah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Muntamah mengajak pemerintah bersama masyarakat dan kalangan pemuda untuk membangun gerakan nyata dalam mengantisipasi rob. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui penguatan tanggul, pembersihan saluran air secara berkala, hingga perawatan infrastruktur pesisir yang selama ini menjadi benteng perlindungan kawasan tambak.
Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah desa sebagai garda terdepan saat bencana terjadi. Desa diharapkan mampu melakukan penanganan awal, pendataan korban, serta inventarisasi kerugian yang dialami masyarakat sehingga bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran.
“Ketika musibah datang, pemerintah harus hadir langsung di tengah masyarakat. Kehadiran itu penting sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap warga yang sedang menghadapi kesulitan,” tandasnya.
Muntamah berharap pemerintah segera merealisasikan program normalisasi dan penguatan infrastruktur pesisir sebagai solusi jangka panjang. Dengan langkah tersebut, petani tambak di Tayu dan Margoyoso tidak lagi menjadi korban berulang dari bencana rob yang selama ini mengancam mata pencaharian mereka.
(ADV)
