JAKARTA – Pemerintah memastikan penyaluran bantuan serta distribusi logistik bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berjalan cepat, terukur, dan tepat sasaran. Hingga saat ini, total nilai bantuan penanganan tanggap darurat bencana di wilayah Sumatra yang telah tersalurkan mencapai Rp100.484.346.880.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan, bantuan tersebut berupa lauk-pauk, family kit, kids wear, serta kebutuhan bahan makanan untuk mendukung operasional 42 dapur umum di wilayah terdampak.
“Total nilai bantuan penanganan tanggap darurat bencana Sumatra yang sudah tersalur sebanyak Rp100.484.346.880 berupa lauk-pauk, family kit, kids wear, dan kebutuhan bahan makanan untuk 42 dapur umum,” ujar Agus Jabo dalam keterangan pers pemulihan dan rencana strategis pascabencana di Posko Terpadu Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Ia merinci, bantuan tersebut dialokasikan sebesar Rp43.606.958.300 untuk Provinsi Aceh, Rp19.418.596.580 untuk Provinsi Sumatra Barat, dan Rp37.458.792.000 untuk Provinsi Sumatra Utara. Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia sebesar Rp15 juta per orang kepada 86 ahli waris dengan total nilai Rp1.290.000.000.
Agus Jabo menegaskan, setiap data korban yang telah diverifikasi oleh bupati, wali kota, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan segera ditindaklanjuti untuk proses pencairan santunan.
“Setiap data yang telah diverifikasi oleh bupati, oleh wali kota, dan BNPB, segera akan kami tindak lanjuti dengan proses pencairan untuk santunan korban meninggal tersebut,” tegasnya.
Selain bantuan tanggap darurat, pemerintah juga menyiapkan sejumlah bantuan pascabencana yang siap disalurkan. Bantuan tersebut meliputi bantuan tunai sebesar Rp3.000.000 per keluarga untuk kebutuhan perabotan rumah tangga bagi penerima hunian sementara maupun hunian tetap, bantuan tambahan lauk-pauk Rp450.000 per orang per bulan selama tiga bulan, serta dukungan pemberdayaan ekonomi pascabencana secara tunai sebesar Rp5.000.000 per keluarga sesuai hasil asesmen.
Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengungkapkan bahwa dalam satu bulan terakhir distribusi logistik telah mencapai 1.526 ton dengan persentase distribusi sebesar 97 persen.
Di Posko Iskandar Muda, Aceh, laju distribusi logistik tercatat sebesar 80,93 persen. Sementara di Sumatra Utara, distribusi logistik di Posko Silangit mencapai 98,2 persen dan di Posko Kualanamu sebesar 72,4 persen. Adapun di Sumatra Barat, distribusi logistik telah mencapai 93,5 persen.
“SOP kami itu tidak ada barang yang datang tinggal lebih dari 2×24 jam. Semua pasti langsung terdistribusi. Jadi laju distribusi kita di setiap posko itu di atas 80 persen,” ujar Abdul Muhari.
Terkait dana tunggu hunian, Abdul Muhari menjelaskan bahwa sebanyak 16.264 kepala keluarga telah terdata secara by name by address dan tervalidasi dengan data kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Dana tunggu hunian sebesar Rp600.000 per KK per bulan akan disalurkan dengan mekanisme jemput bola melalui bank-bank Himbara.
“Pencairan 600 ribu per KK per bulan ini nantinya akan jemput bola. Jadi masyarakat tidak perlu antre di bank,” jelasnya. Ia menambahkan, rekening penerima telah dibuka dan penyaluran tahap pertama akan segera dilakukan, sementara pendataan tahap berikutnya masih terus berjalan.
