PATI – Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Endro Dwi Cahyono, menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Politik Beras dan Beras Politik” pada Sabtu (29/11/2025) di Kabupaten Pati.
Dalam forum tersebut, Endro menegaskan bahwa PDI Perjuangan melalui slogan “Partainya Wong Cilik” selalu menempatkan persoalan pangan sebagai prioritas utama, terlebih Jawa Tengah ditetapkan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
“Ketika berbicara lumbung pangan, hal pertama yang dibahas tentu beras sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Endro menyebut bahwa pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan dan swasembada pangan sebagai fokus utama.
“Kita tahu masih banyak persoalan rantai distribusi yang belum tertata, harga beras yang fluktuatif, hingga masalah regenerasi petani karena profesi ini tidak lagi dianggap menjanjikan bagi anak muda,” tegasnya.
Sejumlah akademisi turut hadir, seperti Prof. Wahidin, Ph.D, Prof. Dr. Purbayu Budi Santosa, Dr. Okto Risdianto, dan pakar dari UNDIP lainnya.
“Kita berdiskusi bagaimana pangan tetap terjangkau, berapa pun pendapatan masyarakat,” ucap Endro.
Endro menyampaikan alasan FGD dipusatkan di Kabupaten Pati. Selain bagian dari wilayah strategis Jawa Tengah, Pati memiliki identitas kuat melalui slogan “Pati Bumi Mina Tani”, yang mencerminkan kekuatan sektor pertanian dan perikanan.
“Ini menjadi perhatian kita agar pembangunan Pati tidak keluar dari karakter ‘mina tani’ yang menjadi jati diri daerah,” jelasnya.
Endro menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Pati dalam membangun ketahanan pangan.
“Mina tani itu mencakup pertanian dan perikanan yang harus berjalan selaras. Apa pun kekurangannya harus kita perbaiki bersama.”
Salah satu gagasan strategis yang muncul dalam FGD adalah perlunya dashboard online pemantauan stok beras di seluruh daerah Jawa Tengah. Sistem ini dinilai mampu mencegah inflasi akibat ketidakseimbangan pasokan antarwilayah.
“Dengan dashboard ini, pemerintah dapat mengetahui daerah mana yang surplus dan mana yang defisit, sehingga distribusi bisa dilakukan secara real-time,” terang Endro.
Ia menegaskan bahwa ketika pasokan rendah dan permintaan tinggi tanpa penambahan suplai, inflasi sangat mungkin terjadi. Karena itu, manajemen rantai pasok berbasis data harus segera diwujudkan.
“Itulah langkah yang harus kita berani ambil bersama demi menjaga ketahanan pangan Jawa Tengah,” tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Ir. Dyah Lukisari, M.Si, menyampaikan bahwa pembangunan ekosistem perberasan ideal harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek lahan hingga rantai pasok.
Dyah mengingatkan bahwa konversi lahan pertanian menjadi ancaman serius bagi ketersediaan beras. Karena itu, kepatuhan pada tata ruang dan pengawasan perizinan harus diperketat.
“Banyak faktor yang memengaruhi ekosistem perberasan, salah satunya konversi lahan. Ini harus dikendalikan dengan tegas sesuai tata ruang,” ujar Dyah.
Ia menjelaskan bahwa pasar beras bersifat oligopoli sehingga rentan terhadap permainan harga dan rantai pasok yang tidak efisien.
Meski tantangannya banyak, Dyah menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki komitmen besar dalam memperbaiki ekosistem perberasan.
“Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pak Gubernur, untuk sektor perberasan sangat-sangat kuat,” tegasnya.
