PATI – Aliansi Warga Tlogowungu Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tlogowungu 1, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jumat (27/2/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap menu makanan yang dinilai tidak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
Mereka menuntut kejelasan terkait harga menu yang disebut-sebut senilai Rp8.000 per porsi, namun dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Koordinator aksi, Muhammad Ali Sobri, dalam orasinya mempertanyakan selisih harga menu yang diterima anak-anak.
“Satu pak, dari menu yang dibagikan ke anak-anak yang katanya Rp8.000, tapi pihak aliansi membuktikan di lapangan sendiri dengan harga itu cuma Rp5.000 pak. Nah tuntutan kami, harga yang sisa Rp3.000 itu ke mana?” tegasnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan temuan di lapangan, menu yang dibagikan antara lain satu buah jeruk, satu roti kering, serta empat butir telur puyuh. Menurutnya, dengan komposisi tersebut, harga Rp5.000 sudah tergolong mahal.
“Rp5.000 itu dapat jeruk satu, roti kering satu, telur puyuh isi empat, Pak. Itu Rp5.000 sudah termasuk mahal. Tapi katanya Rp8.000, sedangkan sisanya itu ke mana uangnya? Tidak sesuai, Pak,” lanjutnya.
Selain persoalan harga, Aliansi juga menyoroti kualitas bahan makanan yang dibagikan. Sobri mengaku menerima laporan adanya buah yang tidak layak konsumsi.
“Kami dapat konfirmasi dari anak-anak, ada bagian jeruk yang busuk. Ini tentu sangat disayangkan,” ujarnya.
Tak hanya itu, massa juga mempertanyakan keberadaan tenaga ahli gizi di dapur SPPG tersebut. Menurut mereka, ahli gizi seharusnya hadir untuk memastikan kelayakan dan kualitas makanan sebelum dibagikan.
“Ketika tadi kami meminta ahli gizinya, kenapa kok tidak ada? Padahal ahli gizi harus tetap di sini. Kita hari ini minta dihadirkan ahli gizi untuk menunjukkan makanan itu layak dikonsumsi atau tidak,” katanya.
Dalam aksinya, Aliansi Warga Tlogowungu Bersatu mendesak agar pihak pengelola segera memberikan penjelasan transparan terkait anggaran dan kualitas makanan. Mereka juga mengingatkan akan menggelar aksi lanjutan apabila tidak ada klarifikasi maupun perbaikan.
“Kalau ke depannya masih seperti ini dan tidak ada perbaikan, kita bubarkan saja. Kasihan anak-anak, kita ini meminta hak-hak mereka,” tegas Sobri.
Ia menambahkan, jumlah massa yang hadir diperkirakan mencapai 800 orang dan berpotensi bertambah apabila tuntutan tidak segera direspons.
“Karena ini baru pertama, kurang lebih 800 massa. Tapi setelah ini, kalau tidak ada penjelasan, bisa tiga kali lipat,” pungkasnya.
