PATI, suarakabar.co.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah berjalan menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Sejumlah kritik mencuat, mulai dari laporan kasus keracunan hingga munculnya desakan agar program tersebut dihentikan.
Menanggapi polemik tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menegaskan bahwa MBG merupakan bagian dari komitmen politik Presiden Prabowo Subianto yang harus dijalankan oleh pemerintah.
Menurutnya, program tersebut bukan sekadar kebijakan biasa, melainkan janji yang telah disampaikan kepada masyarakat saat masa kampanye.
“Program ini merupakan janji politik Presiden. Setelah dilantik, tentu menjadi kewajiban untuk merealisasikannya,” ujar Ali.
Ia juga menanggapi anggapan yang menyebut adanya keuntungan besar di balik pelaksanaan program tersebut. Ali menilai, persepsi itu tidak tepat karena pelaksana program, yakni Badan Gizi Nasional (BGN), tidak berorientasi pada keuntungan.
Selain itu, ia menyoroti maraknya informasi di media sosial terkait dugaan penyelewengan dalam pelaksanaan MBG. Ali mengingatkan pentingnya sikap kritis yang disertai dengan verifikasi sebelum menyimpulkan suatu informasi.
Dalam hal ini, ia mengajak semua pihak untuk terlibat aktif dalam pengawasan program, termasuk DPRD dan insan pers.
“Kalau program ini dihentikan tentu tidak mudah. Lebih baik kita kawal bersama. DPRD melakukan pengawasan, dan wartawan menjalankan fungsi kontrol melalui pemberitaan,” tegasnya.
Ali menambahkan, sinergi antara lembaga legislatif dan media sangat diperlukan agar program MBG dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Pati.
(ADV)
