Pati, suarakabar.co.id – Hasil dari pantauan lapangan kami itu bisa, kemarin juga ada sosialisasi kan dari Pemkab Pati, nah ini kita dorong supaya ada follow up nya,
Dilapangan itu Seperti pola pupuknya bagus kapasitasnya bagus, kualitasnya bagus dan caranya itu juga termasuk bisa untuk mendapatkan 1 hektar tersebut.
Masih ditemukannya harga Gabah yang tak sesuai dengan harga beli yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Pusat, membuat Muslikan Ketua Komisi B DPRD Pati kecam akan hal tersebut.
Menurutnya dalam bentuk apapun itu lokasi Sawah yang akan di Panen tidak boleh di jadikan alasan harga berbeda.
“Kami tegaskan, apapun bentuknya apapun tempatnya, karena itu sudah jadi sebuah aturan dari Bapak Presiden, mau tidak mau dari Petani ya Rp. 6.500,” ucap Muslikan.
Anggota DPRD dari Fraksi PPP tersebut menuturkan jika ada temuan dirinya akan duduk bersama dengan pihak terkait
“Kalo memang ada temuan di lapangan ya kita harus duduk bareng antara bulog antara dinas pertanian, Dinas Perdagangan dan ketahanan pangan dalam hal ini ya termasuk Komisi B,” tegas Muslikan.
Pihaknya menuntut kejadian di lapangan di sampaikan dengan apa adanya, dirinya akan memantau sebagai pengawasan untu mengontrol harga Gabah.
“akan memonitoring dan kita sampaikan saja antara pemerintahan antara pengawasan harus bisa mengontrol,” Tandasnya.
(ADV)
