PATI, suarakabar.co.id – Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menyoroti turunnya pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati akibat adanya perubahan regulasi. Ia menyebut, alih kewenangan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dari kabupaten ke provinsi berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah.
“Tentunya itu adalah ada satu perubahan regulasi. Yang dulu di TPI itu ada yang menjadi kewenangan Kabupaten, sekarang bergeser menjadi kewenangan Provinsi. Tentunya kan berkurang,” ujar Ali Badrudin usai rapat bersama jajaran legislatif dan eksekutif.
Dalam rapat tersebut, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Pati, Joni Kurnianto, turut menekankan pentingnya DKP untuk tetap menggenjot pendapatan daerah, meskipun kewenangan sebagian telah beralih.
“Tapi oleh Pak Joni Kurnianto tadi ditekankan supaya pendapatan tidak berkurang begitu banyak melalui Dinas Kelautan Kabupaten Pati,” lanjut Ali.
Ali pun mendesak agar DKP segera melakukan evaluasi kinerja dan mencari peluang peningkatan pendapatan. “Tentunya disuruh meningkatkan kinerjanya terkait dengan pendapatan tersebut. Dipelajari, dipantau, mana-mana yang bisa dinaikkan. Kan gitu,” tegasnya.
Sementara itu, Joni Kurnianto mengkritik keras capaian pendapatan DKP yang dinilai sangat rendah di pertengahan tahun anggaran. Ia menilai kondisi tersebut tidak bisa dianggap sepele, apalagi di tengah semangat pembangunan yang tengah digencarkan Bupati Pati, Sudewo.
“Masak sudah setengah tahun baru mendapatkan 18 persen. Saya dapat informasi dari Sekretaris Komisi B, Mukit. Itu sangat fatal. Jangan dianggap enteng. Kalau pabrik ini sudah bangkrut,” ujar Joni.
Ia menegaskan, sektor perikanan memiliki potensi besar dan seharusnya bisa menjadi tulang punggung pendapatan daerah jika dikelola dengan serius dan optimal.
(ADV)
