PATI, suarakabar.co.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pati menyampaikan lima catatan kritis dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2027.
Catatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2027, Senin (6/10/2026).
Pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan dibacakan langsung oleh anggota DPRD Pati, Muslihan. Penyampaian tersebut dilakukan setelah sebelumnya pemerintah daerah menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD 2027 kepada DPRD.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menilai terdapat sejumlah aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam proses pembahasan RAPBD 2027.
Catatan pertama berkaitan dengan strategi dan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui optimalisasi potensi yang ada tanpa memberikan beban berlebihan kepada masyarakat.
Catatan kedua menyangkut arah pembangunan daerah. Fraksi PDI Perjuangan meminta agar alokasi anggaran benar-benar diarahkan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, serta perbaikan tata kelola pemerintahan.
Selanjutnya, fraksi juga menyoroti kepastian kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Menurutnya, perubahan maupun kepastian besaran transfer perlu menjadi perhatian dalam pembahasan Raperda APBD 2027 agar postur anggaran daerah dapat disesuaikan secara tepat.
Catatan keempat berkaitan dengan munculnya sejumlah kebijakan baru dari pemerintah pusat yang berpotensi mempengaruhi penetapan kegiatan dan penganggaran di daerah.
Sementara itu, catatan kelima adalah mengenai tindak lanjut terhadap berbagai catatan dan rekomendasi DPRD yang telah disampaikan dalam Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pati saat penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Muslihan menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan melalui wakilnya di Badan Anggaran DPRD akan mencermati secara lebih mendalam seluruh proses pembahasan RAPBD 2027.
Tidak hanya menyangkut besaran dan peruntukan anggaran, fraksi juga akan memperhatikan dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan APBD.
“Kami berharap pembahasan Raperda APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2027 ini benar-benar tepat sasaran sebagai wujud tanggung jawab konstitusional kita dalam rangka memakmurkan masyarakat Kabupaten Pati,” ujar Muslihan saat membacakan pandangan umum fraksi.
Fraksi PDI Perjuangan berharap pembahasan RAPBD 2027 tidak sekadar berorientasi pada pemenuhan administrasi anggaran, tetapi mampu menghasilkan kebijakan fiskal yang menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, APBD 2027 diharapkan dapat menjadi instrumen pembangunan yang lebih efektif, berpihak kepada kepentingan masyarakat, serta mendukung peningkatan kesejahteraan warga Kabupaten Pati.
(ADV)
