PATI — Kehadiran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dalam rapat paripurna DPRD kembali menjadi sorotan. Minimnya jumlah kepala OPD yang hadir dinilai mencerminkan menurunnya disiplin birokrasi sekaligus kurangnya penghormatan terhadap forum resmi pemerintahan.
Pantauan dalam rapat paripurna DPRD Pati terbaru menunjukkan hanya segelintir kepala OPD yang hadir mendampingi Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Candra. Kondisi tersebut berbeda dengan periode sebelumnya ketika hampir seluruh pimpinan OPD, Sekretaris Daerah, hingga para asisten selalu mengikuti agenda paripurna secara langsung.
Dalam rapat tersebut, kursi yang biasanya ditempati Sekretaris Daerah serta para asisten tampak kosong. Berdasarkan daftar kehadiran, hanya lima pimpinan OPD yang hadir, yakni Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), serta Kepala Pelaksana BPBD. Sementara OPD lainnya diwakili sekretaris dinas maupun kepala bidang.
Anggota Komisi A DPRD Pati, Suharmanto, mengaku prihatin atas kondisi tersebut. Menurutnya, ketidakhadiran pimpinan OPD bukan hanya terjadi sekali, melainkan sudah berulang dalam beberapa agenda paripurna.
“Rapat paripurna merupakan agenda resmi yang sangat penting karena membahas kebijakan daerah, termasuk pertanggungjawaban APBD dan arah pembangunan. Kehadiran pimpinan OPD seharusnya menjadi bentuk tanggung jawab sekaligus penghormatan terhadap lembaga DPRD maupun kepala daerah,” ujar Suharmanto.
Politisi Partai Demokrat itu menilai, apabila ketidakhadiran tersebut dilakukan tanpa alasan yang jelas, maka hal itu menjadi persoalan etika birokrasi yang perlu mendapat perhatian serius.
“Kalau memang ada tugas lain tentu bisa dipahami. Tetapi ketika hampir seluruh OPD hanya mengirim perwakilan, tentu ini menimbulkan pertanyaan. Jangan sampai budaya disiplin dalam birokrasi menjadi longgar,” katanya.
Suharmanto juga menyoroti absennya Sekretaris Daerah dalam forum tersebut. Menurutnya, Sekda memiliki peran strategis sebagai koordinator aparatur sipil negara sehingga semestinya memberikan teladan kepada seluruh jajaran perangkat daerah.
“Posisi Sekda sangat penting sebagai penggerak birokrasi. Kehadiran dalam forum resmi seperti paripurna menjadi contoh bagi seluruh ASN. Karena itu, saya berharap ke depan hal seperti ini tidak kembali terulang,” ungkapnya.
Ia meminta Plt Bupati Pati melakukan evaluasi terhadap tingkat kedisiplinan pimpinan OPD, sehingga koordinasi antara eksekutif dan legislatif tetap berjalan baik.
“Kami berharap ada evaluasi agar seluruh OPD kembali disiplin menghadiri agenda-agenda resmi pemerintahan. Hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif sangat penting demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
(ADV)
