Pati, suarakabar.co.id – Suara keresahan warga Batangan akhirnya menggema di ruang gabungan DPRD Pati, Jumat (23/5/2025). Puluhan warga dari beberapa desa di Kecamatan Batangan mendatangi kantor wakil rakyat untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait pengelolaan limbah non-B3 milik PT Hwaseung Pati (PT HWP), perusahaan asal Korea Selatan yang berdiri di wilayah mereka.
Diterima langsung oleh anggota Komisi B dan Komisi C, warga menyampaikan harapan agar limbah produksi seperti kardus dan sepatu gagal produksi tidak lagi dibawa keluar daerah, melainkan dikelola sendiri oleh masyarakat lokal melalui BUMDes.
“Limbah ini sebenarnya bisa bernilai ekonomi jika dikelola dengan benar. Tapi selama ini warga sekitar sama sekali tidak dilibatkan,” ungkap Ketua Komisi C DPRD Pati, Joni Kurnianto, usai pertemuan.
Joni menjelaskan bahwa selama ini pengelolaan limbah PT HWP ditangani oleh vendor dari Jepara. Padahal, menurutnya, masyarakat dari desa-desa sekitar seperti Ketitang Wetan, Raci, dan Klayusiwalan juga punya potensi untuk mengelolanya—asal diberi kesempatan dan pendampingan.
“Memang tidak bisa sembarangan mengolah limbah pabrik, ada standar yang harus dipenuhi. Tapi itu justru jadi alasan kenapa warga perlu dilatih dan dibimbing,” jelas politisi dari Partai Demokrat tersebut.
Dalam audiensi, DPRD mendorong PT HWP agar membuka ruang pelatihan dan transfer pengetahuan kepada masyarakat. Tujuannya jelas: agar warga bisa memenuhi standar pengelolaan limbah yang ditetapkan perusahaan, dan tidak terus-menerus ditolak karena dianggap belum siap.
“Kami minta PT HWP jangan cuma menyerahkan ke vendor luar. Kalau warga mau mengelola tapi tidak diberi pembekalan, ya tentu tidak bisa. Harus ada pelatihan agar mereka bisa memenuhi syarat perusahaan,” tegas Joni.
Langkah ini disebut sebagai upaya konkret agar keberadaan PT HWP benar-benar membawa dampak positif, bukan hanya secara industri, tapi juga sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Dengan dorongan dari DPRD dan niat baik dari masyarakat, kini bola ada di tangan PT HWP. Akankah perusahaan membuka pintu kolaborasi? Warga Batangan menanti bukti, bukan janji.
(ADV)
